Masyarakat Adat Gugat Aturan Bakar Lahan: Jangan Terus Jadi Kambing Hitam!

Masyarakat Adat Gugat Aturan Bakar Lahan: Jangan Terus Jadi Kambing Hitam!

JAKARTA – Masyarakat adat mengambil langkah hukum dengan menggugat aturan pembakaran lahan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini menjadi bentuk perlawanan terhadap ketentuan yang dinilai berpotensi mengancam tradisi perladangan turun-temurun sekaligus menempatkan masyarakat adat dalam posisi yang rentan terhadap stigma dan kriminalisasi.

Gugatan tersebut diajukan Putes Lekas, Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah (Damanda) Kabupaten Barito Utara, bersama Era Purnama Dewi. Keduanya mempersoalkan ketentuan Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Permohonan dengan Nomor Perkara 420/PUU-XXIV/2026 tersebut mulai diperiksa dalam sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pokok persoalan yang dipersoalkan bukan sekadar boleh atau tidaknya membakar lahan. Lebih jauh, masyarakat adat meminta negara memberikan batasan hukum yang jelas antara praktik perladangan tradisional berdasarkan kearifan lokal dengan pembakaran lahan yang dilakukan secara sembarangan maupun untuk kepentingan komersial.

Putes Lekas menilai masyarakat adat tidak seharusnya terus menjadi pihak yang disudutkan setiap kali persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencuat.

Praktik perladangan tradisional, menurut para pemohon, memiliki tata cara, aturan adat, serta mekanisme pengendalian api yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik tersebut tidak bisa begitu saja disamakan dengan pembakaran lahan tanpa pengendalian.

Bagi masyarakat adat, berladang bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari identitas budaya, sistem pengetahuan lokal, dan cara mempertahankan kehidupan.

Karena itu, persoalan ini menyangkut lebih dari sekadar aturan lingkungan. Ada hak masyarakat adat, keberlangsungan tradisi, dan kepastian hukum yang harus mendapat perlindungan negara.

Baca Juga :  Kembali Berulah, DC Diduga Rampas Paksa Mobil di Rumah Wartawan

Dalam permohonannya, para pemohon menjelaskan bahwa praktik perladangan adat memiliki sejumlah ketentuan, mulai dari mengikuti kalender musim, memilih lokasi bekas belukar tua, membuat sekat bakar minimal dua meter, memperhatikan arah angin, hingga memberitahukan kegiatan kepada pemangku adat dan pemilik ladang di sekitarnya.

Pelaksanaannya juga dilakukan secara bergiliran dengan melibatkan tetua adat serta mengikuti ketentuan dan ritual adat setempat.

Atas dasar itu, para pemohon meminta MK memperjelas bahwa pengecualian larangan membakar lahan hanya berlaku bagi masyarakat hukum adat yang menjalankan praktik perladangan tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk kepentingan bisnis.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta pembatasan yang lebih jelas, antara lain maksimal dua hektare per kepala keluarga, menggunakan varietas lokal, dilengkapi sekat bakar, tidak untuk kepentingan usaha, serta tidak dilakukan oleh atau untuk pemegang perizinan berusaha.

Dalam persidangan, Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta para pemohon memperkuat argumentasi mengenai alasan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih perlu diberikan ruang, termasuk menjelaskan dampak apabila praktik tersebut sepenuhnya dilarang.

Perkara ini menjadi ujian bagi negara dalam menyeimbangkan perlindungan lingkungan, kepastian hukum, dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat.

Jangan sampai masyarakat adat yang menjalankan tradisi dengan aturan turun-temurun justru menjadi kambing hitam setiap kali karhutla terjadi. Penegakan hukum harus adil, tidak tebang pilih, dan mampu membedakan praktik perladangan tradisional dengan pembakaran lahan yang merusak lingkungan demi kepentingan komersial.

Kini, publik menunggu sikap Mahkamah Konstitusi dalam menguji ketentuan tersebut. Sebab, perlindungan lingkungan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

KALTENGNEWS.ID

Redaksi Utama