Bupati Gumas Tegas: PT KSR Tak Penuhi Plasma, Izin Usaha Terancam Dicabut

Bupati Gumas Tegas: PT KSR Tak Penuhi Plasma, Izin Usaha Terancam Dicabut

GUNUNG MAS, KALTENGNEWS.ID – Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, menegaskan PT Kurun Sumber Rejeki (KSR) wajib memenuhi kewajiban pembangunan kebun plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat. Pemerintah daerah bahkan mengancam akan meningkatkan sanksi hingga pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) apabila perusahaan tidak menjalankan komitmennya.

Penegasan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak akan membiarkan kewajiban perusahaan perkebunan terhadap masyarakat diabaikan.

Dalam pertemuan bersama pihak perusahaan, pemerintah daerah menekankan bahwa kewajiban pembangunan kebun plasma bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan usaha perkebunan sekaligus memenuhi hak masyarakat sekitar.

PT KSR sendiri telah menyatakan komitmen untuk memfasilitasi pembangunan kebun plasma sebesar 20 persen serta mengurus pemisahan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama koperasi masyarakat.

Selain itu, perusahaan juga diwajibkan melakukan penyesuaian luas Izin Usaha Perkebunan (IUP) kebun inti, memfasilitasi pengajuan IUP-B untuk kebun plasma, serta menyelesaikan perjanjian kerja sama dengan koperasi masyarakat.

Sikap tegas pemerintah daerah tersebut tidak terlepas dari persoalan belum terpenuhinya kewajiban perusahaan terkait pembangunan kebun plasma.

Sebelumnya, Pemkab Gunung Mas telah menjatuhkan sanksi administratif melalui Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/456/2026 tertanggal 13 Oktober 2026. Sanksi tersebut berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha perkebunan PT KSR.

Baca Juga :  Sarjito Resmi Jabat Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK

Pemerintah juga memberikan peringatan bahwa apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sesuai komitmen yang telah disepakati, sanksi dapat ditingkatkan hingga pencabutan IUP.

Pesan pemerintah cukup jelas: perusahaan yang berinvestasi di Gunung Mas wajib tunduk pada ketentuan hukum dan tidak boleh mengabaikan kewajiban terhadap masyarakat.

MASYARAKAT MENUNGGU REALISASI

Meski komitmen telah disampaikan, pekerjaan pemerintah daerah belum selesai. Justru pada tahap inilah konsistensi pengawasan dan ketegasan penegakan aturan benar-benar diuji.

Masyarakat tidak cukup hanya disuguhi pernyataan komitmen maupun kesepakatan di atas kertas. Mereka membutuhkan kepastian bahwa kebun plasma benar-benar dibangun, memiliki kejelasan legalitas, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata.

Pemerintah daerah perlu memastikan tahapan pelaksanaan berjalan transparan, mulai dari kejelasan luas lahan, keterlibatan koperasi, mekanisme pengelolaan hingga kepastian masyarakat penerima manfaat.

Jangan sampai kewajiban plasma hanya menjadi janji yang terus berulang, sementara masyarakat tetap berada dalam posisi menunggu.

Investasi perkebunan kelapa sawit seharusnya membawa manfaat bagi perusahaan, masyarakat, dan daerah. Keuntungan perusahaan tidak boleh berjalan sendiri dengan mengabaikan tanggung jawab sosial dan kewajiban hukum.

Ketegasan Bupati Gunung Mas kini ditunggu pembuktiannya. Jika perusahaan tidak memenuhi komitmen, ancaman pencabutan izin harus benar-benar ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebab, kepastian hak masyarakat tidak boleh kalah oleh kepentingan investasi.

KALTENGNEWS.ID

Redaksi Utama