Garap Tanah Sejak 1990, Malah Dilaporkan Menyerobot! Men Gumpul, Pertanyakan Sertifikat Terbit 2003

PALANGKA RAYA, KALTENGNEWS.ID – Sengketa tanah di Jalan Soekarno Lingkar Dalam, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, memunculkan sejumlah pertanyaan terkait riwayat penguasaan dan penerbitan sertifikat tanah.
Persoalan ini mencuat setelah Muhamad Guntur dan Ny. Badin Sera dilaporkan oleh Ergan Tunjung atas dugaan penyerobotan tanah.
Pada Senin (9/11/2026), Men Gumpul, S.H., selaku kuasa hukum Muhamad Guntur dan Ny. Badin Sera, mendampingi kedua kliennya menghadiri pertemuan yang difasilitasi Unit Harda Polresta Palangka Raya terkait laporan tersebut.
Men Gumpul mempertanyakan dasar tuduhan penyerobotan yang dialamatkan kepada kliennya. Pasalnya, berdasarkan kronologi dan dokumen yang disampaikan, kliennya telah menggarap serta menguasai tanah tersebut sejak tahun 1990 hingga 1993.
Penguasaan tanah itu kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dibuat pada 1995/1996 melalui Kelurahan Langkai. Selanjutnya, dokumen tersebut kembali didaftarkan di Kelurahan Menteng pada tahun 2011, setelah adanya pemekaran wilayah kelurahan.
Di sisi lain, berdasarkan keterangan pihak kuasa hukum, Ergan Tunjung mengaku membeli tanah tersebut pada tahun 2010. Akta Jual Beli (AJB) disebut dibuat pada 2011, sedangkan sertifikat tanah yang menjadi dasar klaim kepemilikannya disebut telah terbit sejak tahun 2003.
Perbedaan riwayat tersebut menjadi salah satu pokok persoalan yang menurut kuasa hukum harus ditelusuri secara serius.
Men Gumpul, S.H. mempertanyakan bagaimana kliennya yang mengaku telah menggarap tanah sejak 1990–1993 justru dilaporkan atas dugaan penyerobotan, sementara sertifikat yang menjadi dasar klaim pihak pelapor disebut terbit pada 2003.
Kliennya menyatakan keberatan dan tidak menerima tuduhan tersebut. Mereka juga mempertanyakan penguasaan fisik tanah oleh pihak pelapor yang, menurut keterangan kuasa hukum, tidak pernah menguasai, merawat, maupun memelihara objek tanah tersebut.
“Publik silakan menggunakan logika sederhana dan cerdas. Siapa yang lebih dahulu menggarap dan menguasai tanah tersebut? Riwayat penguasaan sejak 1990–1993 harus diperiksa, begitu juga proses penerbitan sertifikat tahun 2003,” demikian pokok keberatan yang disampaikan kuasa hukum.
Kuasa hukum meminta Unit Harda Polresta Palangka Raya tidak hanya melihat persoalan dari sisi laporan dugaan penyerobotan, tetapi juga menelusuri keseluruhan riwayat tanah.
Pemeriksaan perlu mencakup asal-usul kepemilikan, dokumen penguasaan tanah, proses penerbitan sertifikat tahun 2003, kesesuaian objek tanah, serta riwayat penguasaan fisik di lapangan.
Menurutnya, setiap klaim kepemilikan harus diuji berdasarkan dokumen dan fakta hukum. Jangan sampai persoalan administrasi maupun riwayat pertanahan yang belum terang justru menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Kasus ini menjadi penting untuk mendapatkan kejelasan hukum. Sebab, sertifikat tanah, dokumen penguasaan, dan fakta fisik di lapangan perlu diperiksa secara menyeluruh agar tidak terjadi kesimpulan yang keliru.
Kini, publik menunggu bagaimana aparat kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dan mengungkap fakta di balik sengketa tanah di Jalan Soekarno Lingkar Dalam, Kelurahan Menteng, Palangka Raya.
Pertanyaan mendasarnya: apakah benar terjadi penyerobotan tanah, atau terdapat persoalan dalam riwayat penerbitan sertifikat yang perlu ditelusuri lebih jauh?
Kebenaran harus dibuktikan melalui pemeriksaan objektif, bukan sekadar klaim sepihak.






