Karhutla Kapuas Bakar 5.279 Hektare, Kini Masuk Transisi Pemulihan 14 Hari

KUALA KAPUAS, KALTENGNEWS.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, telah menghanguskan 5.279,56 hektare lahan. Di tengah besarnya dampak kebakaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas kini menetapkan status transisi tanggap darurat menuju pemulihan selama 14 hari, terhitung mulai 10 November 2026.
Keputusan tersebut diambil setelah berakhirnya masa tanggap darurat dan melalui rapat evaluasi penanganan bencana yang dipimpin Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, di Posko Induk BPBD Kabupaten Kapuas, Selasa (10/11/2026).
Kepala Pelaksana BPBD Kapuas, Pangeran S. Pandiangan, menyampaikan bahwa penetapan status transisi merupakan hasil evaluasi bersama terhadap penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Kapuas.
Namun, besarnya luas lahan yang terbakar menjadi catatan serius. Berdasarkan data hingga 27 Oktober 2026, tercatat 554 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 5.279,56 hektare.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa karhutla di Kapuas bukan persoalan ringan. Kerusakan lingkungan, ancaman terhadap kesehatan masyarakat, serta dampak sosial dan ekonomi menjadi pekerjaan besar yang tidak boleh berhenti hanya karena status tanggap darurat telah berakhir.
Masa transisi 14 hari harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memastikan pemulihan berjalan nyata. Pengawasan kawasan bekas kebakaran, patroli pencegahan, pemantauan titik api, serta penanganan dampak terhadap masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa seluruh langkah pemulihan memiliki target dan hasil yang terukur. Jangan sampai perubahan status hanya menjadi formalitas administratif, sementara ancaman kebakaran masih membayangi masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat diminta tetap waspada dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Dengan 5.279,56 hektare lahan terbakar dan 554 kejadian karhutla, tantangan Pemkab Kapuas belum selesai. Berakhirnya status darurat bukan akhir dari tanggung jawab pemerintah. Pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat harus menjadi bukti nyata bahwa penanganan karhutla benar-benar berjalan.






