Nasib Gibran di Ujung Persimpangan, Mundur atau Dimakzulkan? 120 Anggota DPR Mulai Bergerak

JAKARTA, KALTENGNEWS.ID – Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini berada di tengah tekanan politik dan persoalan hukum yang semakin serius. Dua pilihan mencuat ke permukaan, yakni mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden atau menghadapi proses pemakzulan melalui mekanisme konstitusional.
Polemik tersebut menguat setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran yang menjadi sorotan publik.
Situasi semakin berkembang setelah sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026).
Jumlah pengusul itu jauh melampaui syarat minimal 25 anggota DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda yang memiliki konsekuensi hukum serta ketatanegaraan masing-masing.
Jika Gibran memilih mundur, proses pemberhentian dilakukan melalui mekanisme pengunduran diri sesuai ketentuan konstitusi.
Sebaliknya, apabila tidak mengundurkan diri, proses pemakzulan dapat berlanjut melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ini Tahapan Jika Pemakzulan Berlanjut
Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), proses pemakzulan tidak bisa dilakukan secara sepihak.
Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui:
1. Pembahasan di DPR
Usulan Hak Menyatakan Pendapat dibawa ke rapat paripurna. Jika memenuhi ketentuan kehadiran dan persetujuan anggota DPR, proses dapat dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus (Pansus).
2. Pemeriksaan oleh Pansus
Pansus melakukan pembahasan dan penyelidikan terhadap materi pendapat DPR. Hasilnya kemudian disampaikan dalam rapat paripurna untuk diputuskan.
3. Pengujian di Mahkamah Konstitusi
Apabila DPR menyetujui hasil pembahasan yang menyatakan wakil presiden diduga tidak lagi memenuhi syarat atau melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan konstitusi, DPR dapat meneruskan permintaan pemeriksaan kepada MK.
4. Keputusan Mahkamah Konstitusi
MK memeriksa dan memutus apakah pendapat DPR terbukti secara hukum. Jika tidak terbukti, proses pemberhentian tidak dapat dilanjutkan.
5. Keputusan Akhir di MPR
Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR. MPR kemudian menggelar sidang paripurna untuk mengambil keputusan akhir sesuai persyaratan konstitusional.
Pimpinan DPR menyatakan usulan HMP dari 120 anggota telah diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) untuk membahas usulan tersebut.
Perkembangan ini menjadi ujian penting bagi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan hak konstitusionalnya.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar pertarungan kepentingan politik maupun tekanan antarkelompok. Setiap proses harus berjalan berdasarkan hukum, transparansi, dan prinsip konstitusi.
Publik berhak mendapatkan kejelasan. Sebab, jabatan wakil presiden bukan sekadar persoalan kekuasaan, melainkan amanah konstitusional yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
KALTENGNEWS.ID – Mengawal Informasi, Menguji Fakta, Menyuarakan Kepentingan Publik.






