Pemilik Calya Laporkan Dugaan Pemaksaan terhadap Sopir dan Istrinya ke Polres Salatiga

KALTENGNEWS.ID | SALATIGA, JAWA TENGAH — Selasa, 3 November 2026
Persoalan penarikan kendaraan Toyota Calya yang diduga melibatkan sejumlah pria yang mengaku sebagai petugas penagihan atau debt collector terkait pembiayaan BCA Finance berbuntut pengaduan ke Polres Salatiga, Jawa Tengah.
Pemilik kendaraan, Dedhi Hendratmoko, menegaskan bahwa persoalan utama yang diadukannya bukanlah penarikan mobil, melainkan dugaan pemaksaan terhadap Muhammad Sururi dan istrinya, Pujiyanti, yang menurut keterangan keduanya dibawa dari Salatiga menuju Semarang tanpa persetujuan yang jelas.
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat, 30 Oktober 2026, sekitar pukul 18.45 WIB, di kawasan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan, Kota Salatiga.
Kekhawatiran terhadap keselamatan pasangan suami istri tersebut mendorong Dedhi mendatangi Polres Salatiga pada malam kejadian.
Berdasarkan keterangan mengenai Surat Keterangan Tanda Terima Pengaduan yang diperlihatkan kepada redaksi, pengaduan Dedhi diterima pada 30 Oktober 2026 sekitar pukul 21.30 WIB.
Dedhi menjelaskan bahwa dirinya tidak menjadikan penarikan Toyota Calya sebagai pokok keberatan dalam pengaduan kepada kepolisian.
Ia justru mempertanyakan alasan sejumlah orang yang mengaku sebagai petugas penagihan membawa Muhammad Sururi dan Pujiyanti menuju Semarang, meskipun sebelumnya telah disampaikan ajakan untuk menemui dirinya sebagai pemilik kendaraan.
Menurut Dedhi, persoalan pembiayaan kendaraan semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi langsung dan mekanisme hukum yang berlaku.
Namun, tindakan terhadap orang yang berada di dalam kendaraan tetap harus memperhatikan keselamatan, kebebasan, dan hak-hak mereka.
Dedhi berharap kepolisian dapat mengungkap apakah perjalanan Muhammad Sururi dan Pujiyanti menuju Semarang dilakukan secara sukarela atau terdapat unsur pemaksaan yang bertentangan dengan hukum.
Berdasarkan keterangan Muhammad Sururi dan Pujiyanti, kejadian bermula ketika keduanya bersama anggota keluarga berada di kawasan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan, Salatiga.
Saat Sururi baru keluar dari toilet masjid dan hendak membuka kendaraan, dua orang pria disebut tiba-tiba menghampiri mobil.
Salah seorang pria, menurut keterangan Sururi, membuka pintu kendaraan dan kap mesin, kemudian meminta STNK serta menanyakan keberadaan kunci mobil.
Ketika Sururi hendak mengambil STNK, salah seorang pria diduga mengambil kunci kendaraan dari penguasaannya.
Kejadian tersebut disebut membuat anggota keluarga yang berada di lokasi ketakutan.
Menurut keterangan pihak korban, terdapat sekitar lima orang pria yang diduga terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Mereka disebut mengaku sebagai petugas penagihan terkait BCA Finance. Namun, identitas, hubungan kerja, serta dasar penugasan orang-orang tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi.
Persoalan semakin berkembang ketika Muhammad Sururi dan Pujiyanti berada dalam kendaraan yang dikemudikan salah seorang pria yang mengaku sebagai petugas penagihan.
Menurut keterangan korban, mereka sebelumnya telah mengajak pihak penagihan menuju kediaman Dedhi Hendratmoko untuk menyelesaikan persoalan secara langsung.
Namun, ketika tiba di kawasan Pertigaan JB, kendaraan disebut tidak berbelok menuju rumah Dedhi dan justru melanjutkan perjalanan ke arah Bawen.
Saat melintas di kawasan Bawen, korban mengaku meminta kendaraan berhenti di Rumah Makan Mieroso, tetapi permintaan tersebut tidak dipenuhi.
Kendaraan kemudian memasuki Gerbang Tol Bawen.
Korban menyebut sempat memperoleh penjelasan bahwa perjalanan akan menuju Ungaran. Akan tetapi, kendaraan tidak keluar melalui akses Tol Ungaran dan terus melaju menuju Semarang.
Perubahan arah perjalanan tersebut membuat pasangan suami istri itu semakin khawatir.
Menurut keterangan mereka, tujuan akhir perjalanan baru dijelaskan sebagai kantor perusahaan pembiayaan di Semarang.
Salah satu keterangan yang menjadi perhatian dalam pengaduan tersebut adalah pengakuan Pujiyanti bahwa dirinya beberapa kali meminta kendaraan dihentikan agar dapat turun.
Namun, menurut pengakuannya, permintaan itu tidak dipenuhi.
Pujiyanti juga mengaku mengalami ketakutan, pusing, dan mual selama perjalanan.
Ia merasa tidak nyaman dengan kondisi perjalanan dan kecepatan kendaraan yang menurut penilaiannya membahayakan.
Setibanya di kantor BCA Finance Semarang, Pujiyanti mengaku diminta menandatangani sejumlah dokumen.
Namun, ia menolak karena merasa berada dalam kondisi tertekan setelah peristiwa yang dialaminya.
Pujiyanti selanjutnya memilih menggunakan transportasi yang dipesannya sendiri untuk kembali ke Salatiga.
Keterangan mengenai permintaan turun yang diduga tidak dipenuhi menjadi salah satu aspek penting yang diharapkan dapat didalami aparat kepolisian.
Meski demikian, ada atau tidaknya unsur pemaksaan maupun pembatasan kemerdekaan secara melawan hukum harus dibuktikan melalui proses penyelidikan berdasarkan keterangan para pihak dan alat bukti yang sah.
Berdasarkan keterangan mengenai dokumen pengaduan, Dedhi Hendratmoko mendatangi Polres Salatiga pada Jumat malam, 30 Oktober 2026.
Dalam uraian pengaduan, peristiwa tersebut disebut berkaitan dengan dugaan pengancaman dengan kekerasan, pengambilan kunci kendaraan, serta tindakan membawa kendaraan bersama orang-orang yang berada di dalamnya menuju Semarang.
Dokumen Surat Keterangan Tanda Terima Pengaduan menunjukkan adanya penerimaan pengaduan secara administratif.
Namun, dokumen tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penyidik telah menerbitkan Laporan Polisi, menetapkan tersangka, ataupun menyimpulkan telah terjadi tindak pidana.
Menurut keterangan Dedhi Hendratmoko, dalam penanganan awal pengaduan tersebut telah dilakukan pembahasan mengenai kemungkinan penerapan Pasal 448 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan pemaksaan secara melawan hukum dengan unsur-unsur tertentu.
Namun, informasi mengenai pelaksanaan gelar perkara awal dan pembahasan pasal tersebut masih bersumber dari pihak pelapor serta memerlukan konfirmasi resmi dari Polres Salatiga.
Penerapan ketentuan pidana juga tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pengakuan satu pihak.
Penyidik perlu mendalami keterangan saksi, pihak yang mengaku sebagai petugas penagihan, dokumen penugasan, rekaman CCTV apabila tersedia, serta bukti komunikasi dan perjalanan kendaraan.
Selain dugaan pemaksaan, penyidik dapat mempertimbangkan ketentuan hukum lain apabila ditemukan fakta yang memenuhi unsur tindak pidana terkait.
Kuasa hukum pihak korban, Hendri Adi Wibowo, S.H., M.H., yang disebut berasal dari PERADI, turut mendampingi kepentingan hukum pihak korban dalam perkara tersebut.
Pihak korban berharap penanganan kepolisian tidak hanya berfokus pada persoalan penarikan kendaraan, tetapi juga menelusuri seluruh tindakan yang dialami Muhammad Sururi dan Pujiyanti.
Pemeriksaan diharapkan dapat menjelaskan dasar kewenangan pihak penagihan, alasan perubahan tujuan perjalanan, respons terhadap permintaan korban untuk turun, serta proses yang berlangsung setelah tiba di kantor perusahaan pembiayaan.
Penanganan yang objektif diperlukan agar kemungkinan tanggung jawab hukum masing-masing pihak dapat ditentukan berdasarkan fakta, bukan semata-mata dugaan.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya batas kewenangan pihak penagihan dalam melaksanakan penarikan kendaraan yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan.
Perusahaan pembiayaan memiliki hak untuk menagih kewajiban berdasarkan perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, pelaksanaan hak tersebut harus mengikuti prosedur yang sah serta tidak membenarkan tindakan kekerasan, ancaman, atau pembatasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
Sikap pemilik kendaraan yang tidak mempermasalahkan penarikan unit juga tidak otomatis dapat dimaknai sebagai persetujuan terhadap seluruh tindakan yang dilakukan dalam proses penagihan.
Karena itu, persoalan legalitas penarikan kendaraan dan dugaan perlakuan terhadap Muhammad Sururi serta Pujiyanti merupakan dua hal yang perlu diperiksa secara terpisah.
Hingga naskah ini disusun, redaksi belum memperoleh konfirmasi resmi dari BCA Finance mengenai identitas dan status penugasan sejumlah pria yang disebut terlibat dalam kejadian tersebut.
Penjelasan mengenai dasar penarikan kendaraan, prosedur yang dijalankan, serta alasan pasangan suami istri tersebut dibawa menuju Semarang juga masih diperlukan.
Sementara itu, konfirmasi dari Polres Salatiga terkait perkembangan pengaduan, status penanganan perkara, dan informasi mengenai gelar perkara awal masih dinantikan.
Dedhi Hendratmoko bersama pihak korban berharap aparat kepolisian dapat menindaklanjuti pengaduan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel.
Mereka juga berharap penanganan perkara dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak dan keselamatan seluruh pihak.
KALTENGNEWS.ID menegaskan bahwa seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Tidak ada pihak yang dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi bagi BCA Finance, pihak yang disebut sebagai petugas penagihan, serta pihak lain yang berkepentingan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Sebab, penyelesaian persoalan pembiayaan kendaraan harus tetap berjalan dalam koridor hukum. Hak menagih kewajiban tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan dan kemerdekaan seseorang.
KALTENGNEWS.ID — AKTUAL • CEPAT • TERPERCAYA
Berita Hukum | Salatiga, Jawa Tengah | 3 November 2026






