KATINGAN, KALTENGNEWS.ID – Tim Hukum Kantor Hukum Subur Jaya & Partners – FERADI WPI Kalimantan Tengah memasang baliho pemberitahuan di lokasi lahan yang berkaitan dengan kepentingan hukum Nutue dan Nedakorie Attack D. JK, di wilayah Desa Tewang Panjang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Pemasangan baliho tersebut merupakan langkah penegasan pemberitahuan hukum sekaligus bentuk perlindungan terhadap kepentingan pihak yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut.

Dalam baliho yang dipasang, tercantum tulisan tegas “PEMBERITAHUAN – TANAH INI DALAM PENGAWASAN”. Pemberitahuan itu juga memuat larangan melakukan aktivitas apa pun di lokasi tanpa sepengetahuan dan izin pemilik atau pihak yang berhak.

Larangan tersebut meliputi memasuki, menguasai, mengolah, menggali, menambang, menebang, maupun memindahkan patok batas tanah.

Baliho tersebut mencantumkan dasar kuasa berupa Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SKK/SJP-FERADIWPI/X/2026, tertanggal 10 Oktober 2026, dari Nedakorie Attack D. JK kepada Indra Gunawan.

Pemasangan baliho ini juga berkaitan dengan persoalan dugaan penyerobotan lahan yang sebelumnya menjadi perhatian kuasa hukum Nutue. Pihak kuasa hukum telah melayangkan somasi hukum kepada Tikas bin Herlan Djuda terkait dugaan penguasaan lahan yang disebut digunakan untuk aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Indra Gunawan selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa pihaknya masih membuka ruang mediasi bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah.

“Masih membuka ruang mediasi dalam masalah ini,” kata Indra Gunawan.

Menurutnya, penyelesaian melalui mediasi tetap menjadi salah satu jalan yang terbuka sepanjang para pihak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan dan menghormati hak masing-masing.

Dijelaskannya, surat tembusan somasi hukum juga telah disampaikan kepada Kepala Desa Tewang Panjang, Polsek Katingan Tengah, dan Polres Katingan pada 31 Oktober 2026.

Penyampaian tembusan tersebut dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada pemerintah desa dan aparat penegak hukum mengenai adanya persoalan lahan yang sedang ditempuh melalui jalur hukum.

Sementara itu, somasi hukum yang ditujukan kepada Tikas Djuda diharapkan dapat segera disikapi dan mendapatkan tanggapan. Kuasa hukum berharap pihak yang menerima somasi dapat memberikan klarifikasi serta menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Tim Hukum menegaskan bahwa pemasangan baliho bukan dimaksudkan untuk menciptakan konflik, melainkan sebagai bentuk pemberitahuan terbuka agar tidak ada pihak yang melakukan tindakan sepihak di atas lahan yang sedang dipersoalkan.

Apabila penyelesaian secara mediasi tidak mencapai kesepakatan, pihaknya menyatakan tetap akan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami mengedepankan penyelesaian secara baik-baik melalui mediasi. Namun, kepentingan dan hak hukum klien tetap akan kami kawal melalui jalur hukum,” demikian penegasan Tim Hukum.

KALTENGNEWS.ID Tegas, Lugas, dan Berimbang.