Manuhing, KALTENGNEWS.ID – Pelaksanaan putusan peradilan adat Dayak dalam sengketa lahan antara PT Tantahan Panduhup Asi (PT TPA) dengan salah seorang warga Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Umetlin, menjadi perhatian serius.

Rabu (4/11/2026), proses penyelesaian sengketa melalui kelembagaan adat Dayak di Kedamangan Kecamatan Manuhing memasuki tahapan penting dengan agenda pembacaan hasil putusan atau kesepakatan penyelesaian melalui mekanisme adat.

Sengketa tersebut berkaitan dengan lahan seluas lebih dari empat hektare yang menurut keterangan pihak PT TPA diduga telah diperjualbelikan oleh Umetlin. Namun, belakangan lahan tersebut kembali dikuasai oleh pihak Umetlin. Dalam perkembangan persoalan ini, pihak perusahaan juga mengungkapkan adanya dugaan tindakan pengancaman terhadap pekerja PT TPA.

Dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari Umetlin maupun pihak-pihak terkait agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.

Melalui kuasa khusus, Indra Gunawan, PT TPA menempuh jalur penyelesaian melalui musyawarah adat di Kedamangan Kecamatan Manuhing. Langkah tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memilih mekanisme penyelesaian berdasarkan hukum adat Dayak sebelum persoalan berkembang lebih jauh.

Persoalan yang kini menjadi perhatian bukan hanya mengenai siapa yang berhak menguasai lahan tersebut, tetapi juga bagaimana para pihak menghormati hasil penyelesaian yang dilakukan melalui lembaga adat.

Apabila proses peradilan adat telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan menghasilkan keputusan, maka kepatuhan para pihak menjadi bagian penting dalam menjaga kewibawaan lembaga adat.

Jangan sampai musyawarah adat hanya menjadi kegiatan seremonial, sementara hasil keputusan yang telah dibacakan justru tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa.

Dalam konteks ini, penghormatan terhadap putusan adat menjadi ujian bagi komitmen masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Belom Bahadat.

Secara kelembagaan, keberadaan Kedamangan memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

Dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d Perda tersebut, Damang Kepala Adat memiliki tugas menyelesaikan perselisihan dan pelanggaran adat serta mengupayakan penyelesaian secara damai atas perselisihan di wilayah kedamangannya.

Sementara itu, Pasal 10 mengatur fungsi dan kewajiban Damang dalam menjalankan peran sebagai penengah dan pendamai berdasarkan hukum adat.

Artinya, Kedamangan bukan sekadar simbol kelembagaan budaya. Lembaga ini memiliki fungsi penyelesaian sengketa masyarakat adat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 3 dan Pasal 5, mengakui keberadaan hak ulayat dan menempatkan hukum adat sebagai salah satu dasar hukum agraria nasional dengan batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengakuan tersebut menjadi penting dalam melihat hubungan masyarakat adat dengan tanah, sepanjang keberadaan hak adat dan dasar penguasaannya dapat dibuktikan.

Persoalan pelaksanaan putusan peradilan adat Dayak juga pernah dibahas secara khusus oleh Citranu dalam penelitian berjudul Pengaturan dan Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Peradilan Adat Dayak, yang diterbitkan dalam Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021.

Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa mekanisme eksekusi putusan peradilan adat Dayak belum diatur secara jelas dan selama ini pelaksanaannya lebih bertumpu pada kesukarelaan pihak yang dikenakan sanksi adat.

Kajian itu juga menyoroti kemungkinan konsekuensi sosial serta terbukanya jalur hukum perdata atau pidana apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Dengan demikian, tidak dilaksanakannya putusan adat tidak serta-merta menjadi tindak pidana. Setiap langkah hukum tetap harus didasarkan pada perbuatan, bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara PT TPA dan Umetlin, substansi sengketa lahan tetap harus dibuktikan melalui dokumen dan riwayat penguasaan tanah, termasuk bukti kepemilikan atau penguasaan, batas dan lokasi lahan, serta dokumen transaksi apabila benar pernah terjadi jual beli.

Hasil penyelesaian adat juga perlu dituangkan secara tertulis, ditandatangani para pihak dan disaksikan unsur kelembagaan adat yang berwenang, sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda di kemudian hari.

Apabila terdapat pihak yang tidak menerima hasil penyelesaian, mekanisme keberatan maupun jalur hukum sesuai ketentuan tetap terbuka.

Kini, perhatian tertuju pada bagaimana para pihak menyikapi hasil penyelesaian yang dibacakan oleh Kedamangan Kecamatan Manuhing.

Apakah keputusan adat akan dihormati dan dilaksanakan, atau justru kembali memunculkan persoalan baru?

Satu hal yang harus menjadi perhatian bersama: hukum adat Dayak tidak boleh hanya dihormati ketika musyawarah berlangsung, tetapi harus dijunjung tinggi ketika keputusan telah dihasilkan.

Wibawa Kedamangan, kepastian hukum, dan nilai luhur Belom Bahadat dipertaruhkan dalam penyelesaian sengketa ini.

KALTENGNEWS.ID